Koordinasi Pemerintah Dipercepat, BBKSDA Jabar Bawa Aspirasi Ke Kemenhut

Bandung - Respons pemerintah terhadap krisis Bandung Zoo menunjukkan percepatan yang signifikan. Usai menerima aspirasi dari karyawan yang berdemonstrasi, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat segera berangkat ke Jakarta. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan guna membicarakan langkah-langkah penyelesaian yang lebih tinggi.

Langkah cepat ini menunjukkan bahwa persoalan Bandung Zoo telah mendapatkan perhatian serius dari otoritas terkait. Humas Bandung Zoo, Sulbar Syafi'i atau Sulhan, yang hadir dalam audiensi, mengonfirmasi keberangkatan tersebut. "Kami sebagai karyawan siaga setiap hari, kami selalu beli pakan, kami menunggu hasil komunikasi Bapak Kepala dengan Pak Dirjen," ujarnya, menggambarkan harapan yang disematkan pada pertemuan tingkat tinggi itu.

Koordinasi dengan pemerintah pusat dinilai penting karena banyak aspek dari krisis ini yang berada di luar kewenangan BBKSDA Jabar. Humas BBKSDA Jabar, Ery Mildranaya, sebelumnya telah menjelaskan bahwa terkait tuntutan pembukaan kebun binatang, pihaknya akan menyampaikan segala masukan dari karyawan dan pemerhati kepada kementerian. "Karena ada yang di luar kewenangan kami," jelas Ery.

Baca Juga: Cara Efisien Turun Pesawat Tanpa Harus Jadi Kutu Lorong

Sementara proses koordinasi berlangsung, BBKSDA Jabar tidak tinggal diam menunggu. Untuk menangani keadaan darurat, mereka telah berkomitmen memberikan bantuan pakan bagi ratusan satwa di Bandung Zoo. Bantuan ini akan dimulai secara administratif pada hari Jumat, sebagai bentuk tanggung jawab langsung terhadap kelangsungan hidup satwa-satwa yang menjadi perhatian utama.

Komitmen bantuan pakan ini disambut baik oleh pihak Bandung Zoo. Sulhan melihatnya sebagai wujud dari kemitraan yang seharusnya. Ia menegaskan bahwa Bandung Zoo menjalankan operasional, sedangkan BBKSDA memiliki fungsi pengawasan, sehingga bantuan dari negara untuk menanggulangi biaya pakan adalah hal yang tepat.

Di sisi lain, tuntutan inti dari para karyawan agar Bandung Zoo dibuka kembali masih memerlukan jalan panjang. Ery dari BBKSDA menegaskan bahwa penutupan kebun binatang mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan melibatkan pihak berwenang lainnya. Proses hukum inilah yang kemungkinan akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan di Jakarta.

Dengan adanya dua langkah paralel—bantuan darurat pakan dan koordinasi tingkat pusat—pemerintah menunjukkan pendekatan bertahap dalam menangani krisis. Prioritas jangka pendek adalah menjamin keselamatan satwa, sementara solusi jangka panjang untuk pembukaan kembali sedang diperjuangkan melalui jalur birokrasi dan hukum yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh BBKSDA Jabar, mulai dari mendengarkan aspirasi langsung hingga mempercepat koordinasi dengan pusat, mencerminkan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan hajat hidup orang banyak dan kelestarian satwa. Hasil dari pertemuan di Jakarta dinantikan oleh semua pihak yang terdampak.

---

Audiensi Karyawan Koordinasi BBKSDA Kemenhut Penyelesaian Sengketa Bandung Zoo Peran Pemerintah Proses Hukum