Konflik Perbatasan Ancam Stabilitas, Indonesia Prioritaskan Solusi Damai

Senin, 15 Desember 2025

    Bagikan:
Penulis: Vina Agustina
Indonesia menekankan ancaman konflik Thailand-Kamboja terhadap stabilitas kawasan dan memprioritaskan solusi damai, mendesak penghentian kekerasan untuk mencegah dampak negatif pada keamanan dan pertumbuhan ekonomi regional. (Dok. Kemlu)

Jakarta - Pemerintah Indonesia menilai konflik bersenjata yang kembali memanas di perbatasan Thailand dan Kamboja sebagai ancaman serius terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Pernyataan resmi yang disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mencerminkan kekhawatiran bahwa eskalasi militer dapat menciptakan ketidakpastian yang meluas. Dalam perspektif keamanan kolektif, konflik antar dua negara anggota ASEAN dianggap dapat melemahkan fondasi perdamaian regional. Situasi ini menuntut respons yang cepat dan tepat dari seluruh komunitas.

Prioritas utama Indonesia dalam merespons krisis ini adalah mendorong solusi damai dan menghentikan segala bentuk kekerasan bersenjata dengan segera. Indonesia mendesak pemerintah Thailand dan Kamboja untuk menarik pasukan mereka dan kembali mematuhi komitmen gencatan senjata yang tertuang dalam Kuala Lumpur Peace Accord. Gencatan senjata dianggap sebagai prasyarat mutlak sebelum dialog politik dapat dilakukan. Setiap penundaan hanya akan menambah korban jiwa dan kerusakan materi.

Pendekatan damai yang didorong Indonesia juga dilandasi oleh pertimbangan dampak ekonomi yang potensial. Pakar hukum internasional Hikmahanto, yang juga memberikan komentar terkait konflik ini, secara eksplisit memperingatkan tentang gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Kawasan yang dilanda konflik akan kehilangan daya tariknya bagi investor dan mitra dagang internasional. Pemulihan kepercayaan pasca konflik selalu membutuhkan waktu dan biaya yang besar.

Baca Juga: Demutualisasi BEI Menyelaraskan Indonesia Dengan Praktik Kepemilikan Bursa Global

Selain aspek ekonomi, konflik bersenjata juga berpotensi memicu krisis kemanusiaan di sepanjang perbatasan kedua negara. Warga sipil di daerah konflik selalu menjadi pihak yang paling menderita akibat pertukaran tembakan dan operasi militer. Krisis pengungsi dan terganggunya akses terhadap kebutuhan dasar dapat terjadi jika konflik berlarut-larut. ASEAN harus mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan di dalam rumah tangganya sendiri.

Untuk mengatasi ancaman multidimensi ini, Indonesia tidak hanya mengandalkan seruan diplomatik. Gagasan untuk melibatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai mediator, seperti diusulkan oleh Guru Besar Hikmahanto, menawarkan instrumen politik tingkat tinggi. Mediasi oleh seorang kepala negara dapat memberikan tekanan moral dan politik yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa. Inisiatif ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi lebih dari sekadar kata-kata.

Upaya kolektif ASEAN juga dinilai sangat penting dalam meredakan ketegangan ini. Indonesia mendorong agar mekanisme dan institusi yang ada di dalam ASEAN, seperti Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, dapat dimanfaatkan untuk fasilitasi dialog. Solidaritas dan konsensus di antara anggota ASEAN lainnya diperlukan untuk membangun tekanan kolektif. Penyelesaian yang lahir dari dalam kawasan akan lebih berkelanjutan daripada intervensi pihak luar.

Dengan memprioritaskan solusi damai, Indonesia pada dasarnya sedang berinvestasi untuk masa depan stabilitas dan kemakmuran ASEAN. Penghentian konflik Thailand-Kamboja akan mengirim pesan kuat kepada dunia tentang komitmen kawasan terhadap perdamaian. Keberhasangan mengelola konflik internal akan memperkuat resiliensi ASEAN menghadapi tantangan global. Perdamaian di Asia Tenggara tetap menjadi aset berharga yang harus dijaga bersama.

(Vina Agustina)

    Bagikan:
komentar