Evaluasi APBN PUPR 2025 Dan Rencana 2026 Pengaruhi Laju Pembangunan Nasional

Selasa, 18 November 2025

    Bagikan:
Penulis: Dharma Sakti
Pembangunan infrastruktur PUPR dorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ciptakan lapangan kerja. Program 2026 ditargetkan tingkatkan konektivitas dan daya saing nasional.

JAKARTA - Evaluasi pelaksanaan APBN 2025 dan penyusunan rencana program 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR telah terbukti menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan data yang dihimpun, program infrastruktur Kementerian PUPR telah menciptakan lebih dari 4 juta lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung selama tahun 2025. Dampak multiplier effect dari pembangunan infrastruktur juga dirasakan oleh berbagai sektor ekonomi pendukung, mulai dari industri material konstruksi hingga jasa logistik.

Pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, dan air minum telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Daerah yang sebelumnya terisolir mulai terhubung dengan pusat perdagangan, membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal masyarakat.

Untuk tahun 2026, Kementerian PUPR menargetkan untuk terus memperkuat peran infrastruktur dalam mendukung daya saing nasional. Program infrastruktur akan diarahkan untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi strategis dan kawasan industri baru yang dapat menyerap tenaga kerja dalam skala besar.

Pakar ekonomi menilai bahwa konsistensi alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN merupakan faktor kunci dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi infrastruktur tidak hanya menciptakan dampak jangka pendek melalui penyerapan tenaga kerja, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang berupa peningkatan produktivitas ekonomi.

Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus mempertajam arah pembangunan infrastruktur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Koordinasi dengan kementerian/lembaga lain akan terus diperkuat untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat optimal bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional.

(Dharma Sakti)

Baca Juga: Inovasi Jadi Kunci Ketangguhan Sektor IKFT Menuju Ekonomi 2026
Tag

    Bagikan:

Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.