Prabowo Mengharapkan Sektor Swasta Berkontribusi Lebih Besar Dalam Proyek Infrastruktur

Presiden Prabowo Subianto meminta agar sektor swasta mengambil peran yang lebih signifikan dalam proyek infrastruktur nasional. Sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, memiliki keunggulan dalam bidang konstruksi pembangunan fisik.

"(Swasta) sering kali lebih modern, lebih efisien, dan mampu mencapai hasil tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar. Kita harus mengakui hal ini," ujar Prabowo saat memberikan pidato dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center, pada hari Kamis, 12 Juni 2025.

Prabowo kemudian membandingkan kinerja badan usaha milik negara (BUMN) dengan sektor swasta. Ia berpendapat bahwa pekerjaan BUMN sering kali lebih lambat. "Mereka merasa bahwa jika terjadi pemborosan, tidak masalah karena ada menteri keuangan yang akan memberikan PMN (penyertaan modal negara)," kata Prabowo.

Karena memerlukan peran swasta, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah harus mempermudah pekerjaan pihak swasta. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengawasi proyek infrastruktur yang sedang berlangsung. "Proyek tersebut harus diamankan dan dijaga agar tidak mengganggu rencana besar pembangunan," ujarnya.

Pujian Prabowo terhadap sektor swasta ini disampaikan beberapa waktu setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada pihak swasta yang merasa jera untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah. Dody menyampaikan hal ini saat berpidato dalam acara Creative Infrastructure Financing (CreatiFF) di Jakarta, pada hari Selasa, 3 Juni 2025. "Saya mendengar informasi dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa swasta merasa agak kapok untuk terlibat dalam kerja sama pemerintah dengan badan usaha," kata Dody seperti yang dilansir oleh Antara.

Dody kemudian menyebut berita tersebut sebagai sinyal darurat yang perlu segera ditangani.

Apabila perusahaan swasta lokal merasa ragu untuk terlibat dalam proyek pemerintah, dampaknya akan dirasakan oleh investor lainnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini berusaha meminta masukan dari para pengusaha untuk mengatasi trauma dalam bekerja sama dengan pemerintah.

"Karena tanpa dukungan dari teman-teman swasta, kami berada dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, sehingga kami tidak dapat beroperasi secara optimal," ungkap Dody.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Donny Rahajoe, menyatakan bahwa fragmentasi dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab pihak swasta merasa sedikit trauma.

Hal ini disebabkan oleh proses yang berbelit-belit dan memakan waktu lama.

"Contohnya, saya sudah dua setengah tahun di IKN (Ibu Kota Nusantara) dan belum ada satu pun yang berhasil, meskipun aturannya telah disederhanakan oleh KPBU," kata Donny.

"Jadi, para pengusaha ini bertanya-tanya, kapan financial closing dapat dilakukan, agar kegiatan dapat dimulai," tambahnya.

Baca Juga: Inovasi Jadi Kunci Ketangguhan Sektor IKFT Menuju Ekonomi 2026

---

Tag Creative Infrastructure Financing Prabowo Subianto Proyek Infrastruktur