Enam Kabupaten Di Bali Menandatangani Kesepakatan Untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Enam kabupaten di Bali, termasuk Kabupaten Jembrana, secara resmi menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama untuk mendukung percepatan pembangunan proyek strategis provinsi. Penandatanganan tersebut berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, pada hari Jumat (18/4/2025), dipimpin oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang didampingi oleh Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta. Dalam acara tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan juga hadir dan menandatangani naskah kesepakatan. Ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada tiga daerah, yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar, yang telah secara resmi mengalokasikan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) untuk membantu enam kabupaten/kota lainnya, termasuk Jembrana. Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai wujud nyata semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan antardaerah di Pulau Dewata. "Suksma kepada Kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar atas dukungan dan kepeduliannya. Ini adalah langkah konkret untuk memperkuat solidaritas antardaerah," ungkap Bupati Kembang. Kesepakatan ini mencakup pemberian BKK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah penyumbang, yang akan digunakan untuk mendanai proyek strategis provinsi, pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan destinasi wisata unggulan. Sebanyak 50 persen dari total dana BKK akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur strategis dan prioritas di masing-masing daerah penerima. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan bahwa skema BKK ini didanai melalui alokasi 10 persen dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berasal dari sektor perhotelan serta makanan/minuman yang dikumpulkan oleh Denpasar, Badung, dan Gianyar. "Mekanisme BKK ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung program strategis provinsi, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang merupakan kebutuhan utama di berbagai daerah," ujarnya. Penandatanganan naskah kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam membangun sinergi antardaerah di Bali untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Pulau Dewata.

Baca Juga: Inovasi Jadi Kunci Ketangguhan Sektor IKFT Menuju Ekonomi 2026

---

Tag APBD Bali I Wayan Koster Mempercepat Pembangunan Infrastruktur PAD