Bengkulu: Selama sepuluh tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah berperan sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Melalui berbagai proyek infrastruktur yang strategis, pemerintah berhasil meningkatkan konektivitas, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing Indonesia di hadapan para investor global.
Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan serta Juru Bicara Kementerian PUPR, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan fundamental untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempersiapkan Indonesia menuju status negara maju pada tahun 2045.
“Infrastruktur yang kita bangun bukan sekadar untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk mengejar ketertinggalan,” tegasnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur', pada hari Senin (2/9).
Ia menambahkan bahwa salah satu dampak signifikan dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional. Dengan adanya jalan tol baru yang menghubungkan berbagai wilayah, waktu perjalanan menjadi lebih efisien, dan aktivitas ekonomi pun semakin lancar.
Pencapaian dalam pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif terhadap posisi Indonesia di tingkat global. Peningkatan peringkat daya saing global Indonesia, khususnya dalam sektor infrastruktur, menunjukkan bahwa negara ini semakin diperhitungkan dalam kompetisi internasional.
Namun, Endra juga mengingatkan bahwa tantangan di masa depan semakin kompleks, terutama dalam memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat bertahan menghadapi berbagai perubahan cuaca dan bencana alam. Terlebih lagi, di tengah perubahan iklim yang semakin ekstrem, upaya untuk memastikan ketersediaan pangan dan air sepanjang tahun menjadi semakin mendesak.
Oleh karena itu, Endra melanjutkan, pembangunan bendungan dan sistem irigasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dan air, yang merupakan aspek vital bagi stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Dalam dekade terakhir, pemerintah telah berhasil membangun 61 bendungan untuk menjamin ketersediaan air sepanjang tahun, namun jumlah tersebut masih dirasa kurang.
"Kita baru mencapai 19 persen dari total lahan pertanian yang dilengkapi dengan irigasi teknis. Ini menunjukkan bahwa kita perlu membangun lebih banyak lagi," ujarnya dengan tegas.
Ia menambahkan, kondisi ini mencerminkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap lahan pertanian yang bergantung pada curah hujan, yang berakibat pada ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam produksi pangan. Oleh karena itu, pembangunan tambahan bendungan dan jaringan irigasi sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan memastikan ketahanan pangan yang lebih baik.
Selain ketahanan pangan, ketahanan air juga menjadi fokus utama, terutama di tengah tantangan perubahan iklim. Endra menjelaskan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju dalam hal kapasitas penyimpanan air.
“Kita hanya memiliki sekitar 300 bendungan besar, sementara China memiliki 90.000 bendungan besar,” ujarnya sebagai perbandingan.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur pengelolaan air, termasuk bendungan, embung, dan sistem irigasi. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau, sehingga para petani dapat terus melakukan penanaman dan masyarakat tidak bergantung pada curah hujan.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mencapai berbagai pencapaian, namun perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 masih memerlukan waktu yang cukup panjang. Diperlukan komitmen serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memberikan manfaat optimal bagi rakyat dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Dengan fondasi infrastruktur yang telah dibangun dalam dekade terakhir, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju dengan daya saing yang tinggi. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika upaya pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.