Meskipun menerima banyak kritik, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tetap menghargai berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang menentang, terkait keputusan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam pengelolaan tambang.
"Kami menghargai setiap masukan, baik dari internal maupun eksternal, sebagai saran yang berharga bagi Tim yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy. Inshaallah, Muhammadiyah akan tetap berpegang pada garis dakwah dan tajdid yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan sesuai dengan ajaran Islam," ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat dihubungi pada Rabu (31/7).
Muhammadiyah berkomitmen untuk melaksanakan izin tambang dengan cara yang elegan dan bermartabat, sesuai dengan prinsip amar makruf nahi munkar dan Kepribadian Muhammadiyah.
Indonesia dibangun oleh berbagai pihak dengan berbagai pandangan dan jalur yang mungkin berbeda satu sama lain, termasuk berbeda pendekatan. Membangun Indonesia secara optimal dari mana pun pintu masuknya.
"Masih banyak pekerjaan dan tugas berat untuk memajukan Indonesia daripada terus saling hujat dan menegasikan yang dapat meretakkan persatuan Indonesia. Berpikir dan bersikaplah moderat," ungkapnya.
Mulyanto menyatakan keprihatinannya terhadap sikap sejumlah ormas keagamaan yang ingin mengelola tambang. Ia menekankan bahwa fenomena ini dapat merusak tata kelola minerba dan juga reputasi ormas di mata umat. Oleh karena itu, Mulyanto meminta pemerintah dan pimpinan ormas untuk meninjau kembali kebijakan ini. Menurutnya, kondisi ini sangat rawan dan bisa menimbulkan kecemburuan di antara ormas, sehingga perlu diwaspadai agar ormas lain tidak ikut-ikutan meminta konsesi tambang.
Akhirnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik lenyap. Kita tidak lagi mampu membedakan dengan jelas antara tugas, fungsi, dan program-kegiatan sektor swasta yang bergerak di bidang ekonomi, dengan sektor ketiga yang fokus pada masyarakat sipil. Hal ini menyebabkan tumpang tindih yang kemudian memicu kekacauan.