Komisi VII DPR: Kegiatan Wisata Di Raja Ampat Akan Terganggu Jika Pertambangan Merusak Lingkungan

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa kawasan wisata Raja Ampat di Papua Barat akan mengalami gangguan jika aktivitas pertambangan dibiarkan merusak alam dan lingkungan.

Dia menjelaskan bahwa tambang nikel di Raja Ampat telah menjadi perhatian Komisi VII DPR RI sejak lama. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Mei hingga 2 Juni yang lalu, Komisi VII melakukan kunjungan kerja reses ke daerah tersebut untuk melakukan pengecekan secara langsung.

"Jangan sampai perusahaan mendapatkan keuntungan, sementara lingkungan dan masyarakat di sekitarnya mengalami kerusakan. Alam dan lingkungan harus dilindungi demi masa depan anak-anak Papua," ungkap Saleh saat dihubungi dari Jakarta pada hari Sabtu.

Dia juga menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI telah melakukan pertemuan dengan gubernur dan aparat pemerintah daerah, serta kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka.

"Semua aspirasi didengar dan diperhatikan sebagai bahan masukan," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa terdapat dua isu yang muncul, yaitu peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata dan kerusakan ekosistem serta lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang ada. Dia berpendapat bahwa kedua isu ini saling terkait satu sama lain.

"Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat meminta agar alam serta lingkungan mereka tetap dilindungi," ujarnya.

Sehubungan dengan itu, dia meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap semua perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Perusahaan yang dianggap merusak, menurutnya, harus segera dicabut izinnya.

"Mereka perlu menyusun skema ketahanan lingkungan agar tidak mengganggu masyarakat. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan tidak boleh terjadi," ujarnya.

Tag: Papua Barat Raja Ampat Saleh Partaonan Daulay