Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki infrastruktur serta menangani isu kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. "Kami akan melaksanakan semua program dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal infrastruktur," kata Luthfi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Kamis, setelah menghadiri pelantikan kepala daerah secara serentak. Luthfi menambahkan bahwa ia akan mempercepat pelaksanaan semua program dengan menitikberatkan pada program-program prioritas dan rencana aksi yang telah disusun. Ia juga menjelaskan bahwa menjelang musim mudik, Jawa Tengah, yang menjadi pusat arus mudik di Pulau Jawa, akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, untuk memastikan kondisi jalan-jalan nasional tetap baik. Di samping itu, pelayanan terhadap jalan provinsi dan kabupaten akan ditingkatkan agar arus mudik dan balik di wilayah Jawa Tengah dapat berjalan dengan lancar. "Setidaknya, menjelang arus mudik dan balik, kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah harus sudah mulus dan baik," tuturnya. Terkait dengan isu kemiskinan di Jawa Tengah yang telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, Luthfi mengungkapkan bahwa sejumlah langkah akan diambil, di antaranya adalah peningkatan layanan dasar, termasuk perbaikan infrastruktur di 2.600 sekolah yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Selain itu, penguatan swasembada pangan sebagai lumbung padi nasional akan menjadi fokus utama serta prioritas dalam pembangunan infrastruktur pengairan sekunder. Program bantuan sosial, seperti penyediaan 1.000 rumah layak huni dan bantuan langsung tunai, juga akan diperluas. Ia menambahkan bahwa untuk mengatasi permasalahan pendidikan di kalangan masyarakat miskin ekstrem, pihaknya akan memberikan beasiswa kepada 160 ribu individu yang putus sekolah, yang mencakup biaya seragam, akses internet, buku, dan kebutuhan lainnya. "Ada 160 ribu individu miskin ekstrem yang putus sekolah, kita akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali bersekolah dengan memberikan beasiswa, termasuk biaya seragam, internet, buku, dan lain-lain," tuturnya. Mengenai kebijakan efisiensi anggaran, Luthfi menjelaskan bahwa efisiensi tidak berarti pengurangan anggaran, melainkan pengoptimalan penggunaan dana yang ada. Beberapa pos anggaran yang akan mengalami efisiensi mencakup perjalanan dinas, rapat-rapat, serta program-program yang dianggap kurang populer atau tidak mendukung kepentingan masyarakat. Gubernur menekankan bahwa program-program yang tidak mendukung rakyat akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan pada prioritas yang lebih penting, seperti pembangunan infrastruktur. "Program-program yang kurang populer dan tidak berpihak kepada masyarakat harus dievaluasi kembali agar ke depan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, baik dari pemerintah pusat maupun daerah," tuturnya.