Gubernur Kepri Menyelidiki Isu Penjualan Empat Pulau Di Anambas

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa pihaknya masih menyelidiki isu penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas melalui situs daring asing.

Ansar menyatakan telah memberikan instruksi kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kepri untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Anambas guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

"Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait juga terlibat dalam menangani isu penjualan empat pulau di Anambas," ujar Gubernur Ansar di Tanjungpinang, pada hari Senin.

Ia mengakui belum mengetahui siapa pemilik pulau-pulau tersebut, termasuk individu yang mempromosikan keempat pulau itu untuk dijual secara daring di situs www.privatislandonline.com.

Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok, dengan total luas mencapai 159 hektare.

"Masih perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah benar-benar dijual atau hanya sekadar isu atau hoaks," kata Ansar.

Dia menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pulau yang dapat dimiliki secara pribadi, melainkan terdapat batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi.

Menurutnya, penguasaan lahan pulau secara pribadi dibatasi oleh pemerintah pusat, di mana maksimal luas pulau yang dapat dikuasai adalah 70 persen, sedangkan 30 persen sisanya diperuntukkan bagi akses pemerintah (negara) dan masyarakat.

"Dengan demikian, pulau-pulau tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Ansar.

Mantan Anggota DPR RI itu menambahkan bahwa terdapat total 2.408 pulau, baik besar maupun kecil, yang tersebar di seluruh wilayah Kepri, dengan 390 pulau di antaranya terdata sebagai pulau berpenghuni.

Pihaknya tetap memperhatikan pulau-pulau yang tidak berpenghuni, terutama pulau-pulau terluar di Natuna dan Anambas, khususnya untuk ditawarkan kepada investor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Untuk pembangunan, di pulau yang berpenghuni saja masih banyak yang perlu dibangun, apalagi di pulau yang tidak berpenghuni. Oleh karena itu, salah satu langkah yang kita dorong adalah pemanfaatan pulau-pulau tak berpenghuni untuk kegiatan investasi," demikian Ansar.

Tag: Ansar Ahmad Gubernur Kepri Isu Penjualan Empat Pulau Kabupaten Anambas