Kaltim Melaksanakan Program MBG Dengan Melakukan Penyesuaian Terhadap Harga Pangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) segera mengambil langkah untuk mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto terkait penyesuaian harga pasokan pangan dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada 17 Februari 2025.

Dalam Rapat Koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada hari Senin, Deputi Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa Kaltim memerlukan dukungan dalam penyediaan bahan pangan, terutama sayur-sayuran.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan sayur-mayur berasal dari Pulau Jawa. "Setiap satuan pelayanan MBG membutuhkan 300 kilogram sayur untuk memasak bagi 3.000 anak," ujarnya.

BGN berencana memberikan anggaran sekitar Rp15.000 per anak. Namun, Kaltim menghadapi tantangan terkait indeks kemahalan harga bahan pangan.

Tigor merekomendasikan agar setiap daerah dapat menyertakan bukti pembelian bahan pangan. "Kita perlu meminta bukti-bukti pembelian agar jika diperlukan penyesuaian, ada dasar yang jelas," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan dukungannya terhadap keinginan Presiden, karena Kaltim sangat memerlukan pasokan bahan pangan.

Akmal menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pada sisi pasokan, mengingat permintaan sudah ada. Permintaan yang ada mencapai Rp15.000, sehingga perlu ada dorongan lebih lanjut pada sisi pasokan. Jika pemasok di tingkat lokal tidak siap, mereka kemungkinan akan mencari sumber dari daerah lain.

Ia mendorong penggunaan bahan pangan lokal untuk mengurangi biaya transportasi, meskipun hal ini merupakan tantangan tersendiri.

"Ini akan memperkuat sektor pertanian kita. Kita perlu meningkatkan budaya agraris, ini menjadi tugas kita," jelasnya.

Akmal menambahkan bahwa pada tahap awal, mereka akan memusatkan perhatian pada 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada, dan secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencapai 450 satuan pelayanan di seluruh Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polda, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pelaku usaha pertanian untuk mendukung ketersediaan bahan pangan lokal.

"Kita harus mengoptimalkan sentra-sentra pertanian kita. Kita tidak boleh lagi bergantung pada bahan pokok pangan dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Ini adalah tantangan bagi kita," tegas Akmal.

Baca Juga: Kementerian Desa Fokus Pada Pemberdayaan Perempuan Melalui Program TEKAD Di Indonesia Timur

---

Tag Kalimantan Timur Program MBG